Isu Ada Oknum TNI Bekingi Pelaku PETI di Potabo Pohuwato, Rahmad: Mustahil Aparat Jadi Beking
POHUWATO, MBHARGONEWS.COM – Isu dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam membekingi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Potabo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mendapat bantahan dari pihak keluarga salah seorang pelaku usaha tambang yang disebut dalam pemberitaan.
Sebelumnya, salah satu media online lokal memberitakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam mengamankan aktivitas PETI yang dikaitkan dengan pelaku usaha bernama Une dan Darwis di kawasan pertambangan Potabo.
Namun, tudingan tersebut dibantah Rahmad Mohamad, yang merupakan kerabat dekat Darwis.
Kepada wartawan, Rabu (7/10/2026) malam, Rahmad mengatakan bahwa sepanjang pengetahuannya, sepupunya Darwis tidak pernah mendapatkan pengamanan atau perlindungan dari pihak mana pun, termasuk oknum anggota TNI.
“Sepanjang yang saya tahu, sepupu saya Darwis tidak pernah dibekingi oleh siapapun, apalagi oknum anggota TNI dalam aktivitas pertambangannya,” kata Rahmad.
Rahmad pun tidak menampik bahwa terdapat sejumlah aparat keamanan yang terlihat berada di sekitar kawasan pertambangan Potabo.
Namun, menurut dia, keberadaan aparat di lokasi tidak bisa langsung dimaknai sebagai bentuk pembekingan terhadap aktivitas PETI.
Memang, kata Rahmad, ada penyebutan dari para pekerja atau kabilasa kepada seseorang dengan panggilan “Komandan” di lokasi pertambangan.
Tapi, setahu dia, aparat yang menggunakan seragam dan berada di lokasi tidak lain merupakan personel yang diperbantukan untuk perusahaan.
“Sepanjang yang saya tahu, di lokasi pertambangan memang terlihat aparat. Namun aparat yang berseragam hanyalah mereka yang diperbantukan di perusahaan,” ujarnya.
Rahmad pun meminta agar keberadaan aparat di lokasi tidak serta merta dikaitkan dengan dugaan pengamanan aktivitas PETI tanpa adanya bukti yang valid.
Soal dugaan adanya aparat penegak hukum yang menjadi bekingan aktivitas pertambangan ilegal. Menurut Rahmad, hal tersebut mungkin sulit diterima secara logika..
“Logika sederhananya kan tidak mungkin pelaku PETI yang notabene bekerja di areal pertambangan ilegal kemudian menggunakan jasa pengamanan dari aparat penegak hukum, apalagi TNI,” katanya.
Tentu, kata Rahmad, aparat juga memahami konsekuensi hukum apabila terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Kan itu mustahil, aparat tahu juga bagaimana konsekuensi hukum dari mereka menjadi beking dari pelaku PETI,” lanjut Rahmad.
Karena itu, aktivis jebolan UNG inipun meminta pihak yang menyampaikan dugaan tersebut menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi sekali lagi, soal informasi terkait back up memback up oknum anggota TNI itu jauh dan silakan buktikan,” tegasnya.
