DPRD Pohuwato ‘Ditekan’ Soal TPG 13 dan THR Guru ASN, Ada Sinyal Cair Sebelum Ramadan?
MBharGoNews.com – Kabar yang dinanti ribuan guru ASN di Kabupaten Pohuwato mulai menemui titik terang. Tak sekadar menunggu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pohuwato melakukan langkah konkret dengan menyambangi Gedung DPRD Pohuwato, Senin (26/1/2026), demi memperjuangkan percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Aksi ini bermula dari semangat Apel Perdana PGRI Tahun 2026 yang digelar di Sekretariat PGRI Pohuwato. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato selaku Dewan Pembina (DKG) Dewan Kehormatan Guru Republik Indonesia, serta dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Guru PGRI Pohuwato yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Usai apel, massa yang solid langsung bergerak menuju Gedung DPRD untuk melakukan audiensi strategis. Di ruang utama DPRD, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato bersama jajaran pimpinan dan Sekretaris Komisi III.
Ketua PGRI Pohuwato, Coleng Tandjomada, menegaskan bahwa pihaknya menuntut pendampingan aktif dari legislatif agar proses administrasi di tingkat pemerintah daerah tidak berjalan lamban.
“Kami meminta DPRD bisa mendampingi pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencairan TPG 13 dan THR guru ASN,” tegas Coleng.
Belajar dari Kecepatan Kabupaten Gorontalo
Coleng membandingkan langkah cepat Kabupaten Gorontalo yang sudah mulai menandatangani SPJ dan laporan administrasi. Kecepatan tersebut dipicu oleh respons taktis Pemkab setempat dalam menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang segera dikirim ke Kemenkumham.
“Hanya dalam 14 hari, Kemenkumham mengembalikan Perbup tersebut. Dengan dasar hukum itu, mereka langsung merealisasikan pencairan. Kami ingin skema efektif seperti ini juga diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah di Pohuwato,” tambahnya.
Ketua DPRD Pohuwato berkomitmen penuh mengawal aspirasi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Sebagai langkah nyata, DPRD menjadwalkan rapat khusus pada hari Rabu mendatang dengan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).
Tak hanya sekadar rapat, DPRD berjanji akan memberikan tekanan politik (pressure) kepada pemerintah daerah agar dana tersebut masuk ke rekening guru sebelum bulan Ramadan tiba.
Di tengah perjuangan ini, PGRI tetap memberikan pesan sejuk bagi para pendidik di lapangan.
“Kami berharap teman-teman guru tetap fokus mengajar dan menjalankan tupoksi dengan dedikasi tinggi, sementara proses ini terus kami kawal hingga tuntas,” pungkas Coleng.
