POHUWATO

Nasir Giasi Tekankan tak Ada Pungutan untuk Semua Bantuan Pemerintah

 

MBharGoNews.com, Pohuwato РNasir Giasi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato secara tegas meminta kepada oknum-oknum aparatur untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap semua program pemerintah.

Hal itu dinyatakan langsung oleh Ketua DPRD Nasir Giasi, ketika melakukan Reses Masa Sidang ke-dua tahun ke-4, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Minggu (05/03/2023).

Penegasan tersebut ditujukan kepada dinas perikanan kabupaten pohuwato, yang selanjutnya diharapkan dapat segera ditindaklanjuti hingga ke seluruh aparatur di lapangan.

Nasir mengungkapkan, dalam proses pemberian bantuan sama sekali tidak dibenarkan adanya kegiatan pemungutan biaya terhadap bantuan pemerintah.

“Jadi, saya sampaikan semua bantuan pemerintah, tidak ada yang berbayar, pungli namanya itu”, tegas Nasir.

Bantuan tersebut, kata Ketua DPD II Partai Golkar Pohuwato ini, merupakan komitmen pemerintah untuk kemudian menunjang kehidupan masyarakat terutama nelayan di daerah ini.

“Meski memang masih ada kesalahan dari Oknum-oknum dilapangan. Tapi hari ini, saya melihat ketulusan kepala dinas dan kepala bidang ini sudah sangat tulus membantu masyarakat khususnya para nelayan. Memang hanya 80 unit setiap tahun, tapi beliau-beliau ini sampai kewalahan”, ungkap Nasir.

Sehingga itu, menurut mantan Aleg Deprov ini, salah satu upaya yang juga kini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait adalah dengan mematok perencanaan melalui penyediaan anggaran untuk penambahan kuota, khususnya bantuan perahu dan katinting ini.

“Jika dihitung-hitung, dari zaman kepemimpinan Pak Bupati Syarif Mbuinga hingga Bupati Pak Saipul Mbuinga, perahu dan katinting ini, untuk Kecamatan Marisa itu lebih kuotanya dibanding kecamatan lain. Bayangkan saja, ada 80 unit bantuan ini dalam setiap tahun, hanya Rp. 2,1 Miliar per tahun dan ini dianggarkan terus”, ucap Nasir.

“Belum mo tangkis aspirasi DPRD, jika per aleg minta 2 unit dikalikan 25 anggota DPRD, berarti ada 50 unit hanya untuk aspirasi kami ke konstituen, belum lagi Bupati yang juga punya eksekusi anggaran dan punya aspirasi untuk itu”, tambah Nasir.

Kendati begitu, Nasir Giasi menegaskan, bahwa instansi terkait setiap tahunnya akan tetap mengusulkan anggaran, meski diakui kekurangan anggaran. Akan tetapi, dinas terkait akan tetap dan selalu berupaya disanggupi meskipun setiap tahun pula anggaran kerap menurun karena alasan bantuan pusat sangat terbatas.

“Sehingga ini akan coba kita evaluasi untuk dilihat secara prioritas. Yang Insha Allah diharapkan di tahun 2023 ini, tidak ada lagi yang namanya pungli oleh oknum-oknum aparatur dilapangan. Maaf, sekali lagi bukan dinasnya tapi oknum”, kata Nasir Giasi.¬†(Kris)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button