Paripurna DPRD Pohuwato Setujui Pertanggungjawaban APBD, Bupati Saipul Mbuinga Tegaskan Fokus PAD
POHUWATO, MBHARGONEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pembicaraan tingkat II penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (22/07/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato itu dipimpin oleh Ketua DPRD Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para pimpinan OPD, camat, dan sekretaris OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan bahwa persetujuan DPRD atas Ranperda ini menjadi bagian akhir dari siklus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2024,” kata Saipul.
Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD, sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.
Lebih lanjut, Saipul menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dan kontribusinya selama pembahasan Ranperda.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pembahasan guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ke depan, kami akan lebih fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal,” ujar Saipul.
Rapat paripurna ini menandai berakhirnya proses legislasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, sekaligus mengukuhkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pohuwato.
