Tutup Bimtek dan Sosialisasi Permendagri 47 Tahun 2021, Begini Harapan Kepala BKD Pohuwato
MBharGoNews.com, Manado – Mewakili Bupati Pohuwato, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Fitriyani H Lasantu, ST., MM, menutup Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan Pengenalan Aplikasi E-BMD, di Ballroom Hotel Arya Duta, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (03/08/2022) malam.
“Mudah-mudahan semua yang telah mengikuti bimtek selama tiga hari ini, ketika kembali ke Pohuwato betul-betul dimanfaatkan, dilaksanakan, dan di implementasikan. Bapak/Ibu di sini dapat ilmu, sekembalinya jika tidak di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kita kufur nikmat, itu inti daripada bimtek hari ini,” kata Fitriyani dalam sambutannya.
Lebih lanjut Fitriyani H Lasantu mengatakan, terkait aset daerah, hal itu menjadi salah satu mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Walaupun sudah beberapa kali WTP. Tetapi itu masih ada kekurangan tindak lanjut dari temuan-temuan. Temuan ini jangan lagi ditunda-tunda. Kalau kita tidak selesaikan temuan-temuan ini agak sulit kita mendapatkan WTP kembali,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Aset Hasmin Koem, SE menambahkan, tujuan pelaksanaan bimtek ini sebagai penyamaan data dan informasi terhadap hasil sensus barang milik daerah, sebagaimana yang sudah dilaksanakan, juga sebagai penyamaan persepsi.
Karena, menurut Hasmin, ada tiga sisi yang dilihat dari permendagri 47 tahun 2021, yakni tentang bagaimana pembukuannya, kemudian bagaimana inventarisasinya dan bagaimana juga pelaporannya.
“Diharapkan ke depan temuan-temuan terhadap pemeriksaan laporan keuangan itu bisa diminimalisir,” tambahnya.
Sebelumnya, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dibuka oleh Inspektur Inspektorat Daerah (Itda) Moh Trizal Entengo mewakili Bupati Pohuwato, serta diikuti oleh para Pengurus dan Penyimpan Barang yang ada di seluruh OPD.
Sementara itu, yang menjadi narasumber adalah perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). (Kris)
