LSM Kritik Keras Dinkes Pohuwato, Penanganan Malaria Disebut Tidak Becus
MBharGoNews.com – Merebaknya kasus malaria yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Pohuwato memicu kritik dari berbagai pihak.
Ketua LSM Pohuwato Watch, Ruslan Pakaya, menilai penanganan wabah oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Pohuwato, belum menunjukkan langkah cepat dan serius di tengah meningkatnya jumlah warga yang terpapar.
Pernyataan itu disampaikan Ruslan kepada awak media, Kamis (21/5/2026). Ia mengaku prihatin dengan kondisi penyebaran malaria dan penyakit kusta yang disebut telah menyebabkan korban jiwa di Pohuwato.
Menurut Ruslan, situasi tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan masyarakat. Ia mempertanyakan sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit di wilayah tersebut.
“Persoalan kesehatan ini tidak bisa dianggap biasa. Apalagi sudah ada masyarakat yang meninggal dunia akibat malaria dan kusta,” ujarnya.
Ruslan juga mengungkapkan bahwa persoalan wabah malaria di Pohuwato disebut telah menjadi perhatian pemerintah provinsi hingga Kementerian Kesehatan. Bahkan, kata dia, koordinasi penanganan pernah dilakukan melalui rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan pertemuan virtual bersama Menteri Kesehatan serta Gubernur Gorontalo.
Ia menilai pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat agar kondisi tidak semakin meluas. Selain penanganan medis, kata Ruslan, pemerintah juga harus memastikan pelayanan kesehatan kepada pasien malaria berjalan maksimal.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah status KLB malaria,” katanya.
Ruslan turut menyoroti informasi terkait pasien malaria yang disebut diarahkan ke rumah sakit lain karena pembiayaan pengobatan tidak ditanggung BPJS selama penyakit tersebut masih berstatus wabah atau KLB.
Menurutnya, persoalan pembiayaan tidak boleh menghambat penanganan pasien, terlebih di tengah meningkatnya angka kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, Ruslan mendesak Pemerintah Kabupaten Pohuwato segera menyiapkan solusi pendanaan untuk penanganan wabah malaria, termasuk melalui pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Ia mengaku menerima informasi bahwa jumlah warga yang terpapar malaria di Pohuwato dalam sebulan terakhir disebut mencapai sekitar 60 hingga 70 kasus per hari. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Fidi Mustafa, hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan sorotan yang disampaikan Ketua LSM Pohuwato Watch tersebut.
