Ismail Hippy: Ada Kejanggalan dalam Data Penyaluran Dinas Pertanian Pohuwato
MBharGoNews.com – Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Pohuwato, Ismail Hippy, memberikan tanggapan tegas terkait rilis Dinas Pertanian yang dianggap tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Dalam pernyataannya, Ismail Hippy menilai ada kejanggalan dalam data penyaluran subsidi untuk petani di Pohuwato.
“Jangan hanya melihat data yang kurang jelas. Pertanyaannya adalah kelompok mana dan petani mana yang digratiskan? Siapa mereka, di desa mana, dan kecamatan mana? Jangan hanya orang-orang dekat saja, sementara petani asli tidak mendapatkan hak mereka,” ujar Ismail kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).
Menurut Haji Cuu sapaan akrab Ismail Hippy, ada indikasi manipulasi dalam program subsidi yang membuat petani merasa dirugikan.
“Dinas Pertanian mengatakan subsidi itu digratiskan, tetapi kenyataannya petani menyetor uang. Mana yang benar? Apakah dinas salah memberikan data, atau petaninya yang bohong? Ini sangat membingungkan karena berdasarkan informasi kami, ada pungutan,” tegasnya.
Selain pupuk subsidi, Haji Cuu juga menyinggung dugaan salah sasaran dalam pengelolaan dana Usaha Daerah (USDA). Dana tersebut, menurut dia, seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani, namun diduga dikelola oleh seorang oknum kepala puskesmas.
“Sampai saat ini dana itu tidak jelas penggunaannya. Informasi terakhir, dana tersebut dikelola oleh kapus (kepala puskesmas) dan tidak berjalan sesuai tujuan. Kelompok tani pun tidak mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ismail juga menyoroti penyaluran pupuk subsidi yang menurutnya tidak dilakukan secara transparan. Ia menjelaskan bahwa pupuk sempat diantar ke ketua-ketua kelompok tani untuk di dokumentasi, namun kemudian diambil kembali.
“Ini ada kelompok tani yang mengeluh karena pupuk subsidi itu tidak benar-benar sampai kepada mereka, dan saya punya bukti untuk itu,” tambah Ismail.
Terakhir, Ismail Hippy mengingatkan Bendahara PAD untuk tidak ikut terlibat dalam persoalan yang sedang disoroti ini.
“Jangan sampai bendahara PAD terlibat dalam masalah ini. Fokus saja pada tugasnya,” ujar Ismail.
Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato merilis data realisasi pendapatan dan penyaluran subsidi melalui Bendahara PAD, namun rilis tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.
