Kembali Berulang Aliran Listrik di Salah Satu OPD Gorontalo Utara Padam, Tutun Suaib, SH Soroti Pemda

M-Bhargonews, Gorut. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Gorut, Tutun Suaib SH.,CPLC meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) mengungkap ke publik, Ada apa dan kenapa aliran listrik disalah satu OPD (Dinas Kominfo) tidak menyala. Ungkap Tutun Kepada awak media melalui via whatsapp, kamis (06/08/2020)

Tutun menjelaskan, ternyata aliran listrik disalah satu OPD tidak nyala diakibatkan Pemda Gorut sudah tidak memiliki ketersediaan anggaran untuk pembelian pulsa listrik/token dan sudah hampir seminggu kejadian ini.

Kami selaku masyarakat merasa miris atau malu dengan kejadian berulang ini, sehingga Pemda Gorut harus segera menyelesaikan persoalan ini. Jika terbukti Pemda Gorut sudah tidak punya anggaran, lalu anggaranya selama ini diperuntukan kemana dan untuk keperluan apa, maka hal ini harus ditindak tegas dan segera diusut tuntas, jika perlu oknum pelakunya diseret kepada APH agar persolan tidak ditutup-tutupi kebusukanya karena hal semacam ini sudah berulang kali terjadi di Pemda Gorut. tegas Tutun.

Ini merupakan tamparan keras buat kita semua selaku masyarakat Gorut, seakan akan daerah kita tidak memiliki ketersediaan anggaran sampai terjadi masalah listrik tidak nyala disebabkan Pemda Gorut tidak memiliki anggaran

Tutun Suaib yang juga salah satu Aktivis Suara Parlemen Jalanan sekaligus seorang Advokat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang seolah cuek dengan masalah listrik di salah satu OPD yang tidak nyala karena kehabisan anggaran untuk pembelian pulsa listrik/token, padahal ini merugikan uang rakyat.

Kenapa hal ini sudah berulang kali terjadi di Gorut selama setahun belakangan, oleh karenanya kami berharap kepada APH (Aparat Penegak Hukum) melakukan tindakan tanpa kompromi kepada Pemda Gorut, jika perlu diproses hukum demi rakyat Gorut dan berdampak pada merugikan daerah Gorut yang kita cintai bersama.

Jangan sampai ada oknum pelaku yang memanfaatkan anggaran tersebut, khususnya pengadaan pulsa listrik, olehnya kami berharap kepada APH agar tidak memberikan kesempatan kepada oknum untuk menghirup udara bebas terhadap kejadian yang sudah sering berulang, sementara kerugian daerah dibebankan kepada rakyat. ujar Tutun.

“Kami berharap, ini tidak terulang lagi, jangan sampai Listrik di Pemda Gorut ibaratnya seperti sinetron indosiar”, ungkap Tutun

Kepala Dinas Kominfo Robin Daud sebagaimana di kutip pada media Kontras.id membenarkan jika aliran listrik di kantornya dalam keadaan padam sejak 28 Juli pekan kemarin.

“Memang benar Aliran listrik di kantor saya sudah seminggu tidak menyala dari tanggal 28 Juli 2020. Karena sampai saat ini belum tersedia anggaran belanja listrik,” kata Robin.

Robin mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan tagihan belanja dari Dinas Keuangan.

“Sampai saat ini pihak keuangan belum memberikan respon terhadap tagihan kami. karena di dalam SPJ sebelumnya ada SPJ perjalanan dinas SPT dan SPPD milik saya yang ditanda tangani oleh pak Bupati dan ditolak Kepala Badan Keuangan sebab dalam Perbup harus Sekda yang menandatanganinya,” ungkap Robin.

Ia mengaku, telah menyurati pihak keuangan untuk meminta agar memberikan jawaban tertulis terkait penolakan SPJ tersebut.

“Kami butuh listrik. Kita tau bersama bahwa listrik ini merupakan segalanya untuk aktivitas perkantoran, apa lagi untuk internet. Sementara kami terkendala disitu,” tutur Robin.

Kata Robin, pihaknya juga sudah menyurati Bupati Indra Yasin terkait persoalan ini.

“Untuk sementara ini kami berkantor disalah satu rumah staf saya yang ada akses jaringan dan listrik. Hal ini saya lakukan agar tetap ada pelayanan,” pungkas Robin. (Istimewa, AFS)