Matangkan Persiapan Pilkades Serentak, DPRD Pohuwato RDP Bersama Dinas PMD
MBharGoNews.com, Pohuwato – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022 pada Agustus mendatang, Ketua Dekab Pohuwato Nasir Giasi mengharapkan pesta demokrasi masyarakat harus bersih dari praktik money politik.
Hal tersebut di sampaikan Nasir Giasi, usai memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato, di ruang sidang DPRD Pohuwato, Rabu (18/05/2022).
Ketua Nasir Giasi menuturkan, pada prinsipnya pemerintah kabupaten pohuwato senantiasa memberikan dukungan penuh atas tahapan-tahapan pilkades. Namun, menurutnya, harus dibarengi kajian hukum yang tepat.
“Kita jangan menganggap remeh terhadap pengadaan pilkades, seperti apa yang saya sampaikan tadi masalah konflik pilkades lama sembuh, makanya yang mengandung konflik itu sebelum pelaksanaan dari sekarang kita bicarakan salah satunya regulasinya”, ucap Nasir.
Sehingga itu, demi mencapai keberhasilan ini, kata Nasir Giasi, DPRD Pohuwato telah menetapkan usulan dan saran menyangkut regulasi serta pembiayaan pada pelaksanaan pilkades.
Namun ia tetap meminta komitmen dan konsistensi seluruh stakeholder terkait, agar mampu meminimalisir potensi terjadinya konflik saat pemilihan kepala desa mendatang.
“Pengawasan ini bukan hanya di pemda, kepolisian namun ada teman-teman LSM dan wartawan, karena apa kualitas pemilihan dilihat dari komitmennya. Nanti ada fakta integritas seluruh calon kepala desa untuk kemudian tidak melakukan money politic”, tegas Nasir.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Dinas PMD Pohuwato, Muzna Giasi menyampaikan terimakasih atas dukungan yang diberikan DPRD Pohuwato.
Muzna Giasi menyebutkan, saat ini mekanisme persiapan pemilihan kepala desa telah berjalan. Hanya saja, menunggu review perda menyangkut penentuan batas pendaftaran.
“Masalah anggaran alhamdulillah aman, bagaimana mungkin misal anggaran belum aman kita sudah melaksanakan tahapan-tahapannya”, terang Muzna.
Muzna Giasi pun berharap, agar pelaksanaan demokrasi masyarakat ini nantinya bisa berjalan lancar dan kondusif.
“Harapannya itu tentang perbup kemarin hanya poin 4 yang tidak sempat dituangkan di perbup itu, semoga ini segera mendapat perhatian khusus”, ujar Muzna. (Kris)
