Bahas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Sekda Iskandar Terima Kunjungan Kepala BPS Pohuwato
MBharGoNews.com, Pohuwato – Bertempat di ruang kerja, Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau menerima kunjungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato, Rabu (07/06/2023).
Dalam pertemuan itu, ada beberapa yang dibahas antara pemerintah daerah dengan pihak BPS Pohuwato diantaranya mengenai evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
Adapun evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Kepala BPS Pohuwato, Fugoh Praharjo menjelaskan bahwa maksud kunjungan ke pemda pohuwato dalam rangka evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurut dia, pada Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 yakni salah satu indikator reformasi birokrasi di pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoralnya.
“Hasil uji coba tahun kemarin telah dinilai termasuk pemda, dan kita menyampaikan ke Pak Sekda terkait langkah-langkah apa saja yang kita lakukan kedepan biar nilainya bisa meningkat. Karena dari sekarang kan ada WTP-nya, Lakip dan sebagainya, semuanya sudah bagus. Tetapi di penyelenggaraan statistik sektoralnya agak timpang”, jelasnya.
Selain itu, kata Kepala BPS Fugoh Praharjo, dalam pertemuan itu juga pihaknya menyampaikan laporan hasil forum konsultasi publik (FKP).
Diregistrasi sosial ekonomi, kata dia, ada fenomena, ada oknum cenderung memiskinkan diri sendiri, memiskinkan masyarakat. Jadi, kenapa tingkat kemiskinannya masih besar sementara penurunannya sangat kecil.
Disisi lain, Bapak murah senyum ini juga melaporkan terkait sensus pertanian yang akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten Pohuwato pada Juni-Juli 2023 mendatang.
“Kita menerjunkan 156 petugas, tapi ini karena baru di minggu pertama, kita belum sampaikan progresnya ke pemerintah daerah”, terangnya.
Ditambahkan Fugoh, sensus pertanian merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan harus lengkap, pertaniannya dalam arti luas dari tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga jasa pertanian.
“Seluruh Indonesia atau dari Sabang sampai Merauke dilakukan sensus ini, dan semua rumah akan di data termasuk rumah-rumah yang ada di Kabupaten Pohuwato”, jelasnya.
Sementara itu, Sekda Iskandar Datau selaku pemerintah daerah, sangat menyambut baik dan mendukung program BPS. Mulai dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi penilaian kedepannya.
“Saya berharap bisa mencapai nilai yang bagus, untuk itu kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang dimaksud bisa tercapai”, kata Sekda.
Kemudian terkait dengan adanya oknum masyarakat yang memiskinankan diri sendiri ini juga perlu menjadi perhatian bersama termasuk perhatian dari camat dan kepala desa.
“Karena bagaimana pun pendataan yang dilakukan tidak akan berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan, bila masih saja ada oknum yang selalu memperhatikan keluarganya dari kemiskinan padahal yang bersangkutan sudah keluar dari data miskin karena sudah tidak layak lagi”, ujar Sekda.
Terkadang, menurut Sekda, ada saja oknum masyarakat atau keluarga dari kades yang dimasukkan, sehingga ini perlu diverifikasi baik, karena data dari BPS menjadi rujukan pemerintah pusat.
Terakhir, untuk sensus pertanian sangat didukung untuk bagaimana mengetahui sejauh mana pertanian dalam arti luas yang ada di daerah ini.
“Olehnya dukungan penuh dari kita semua untuk memberikan data yang valid kepada petugas. Diharapkan pula masyarakat bisa memberikan keterangan sesuai yang ditanyakan, karena semua rumah akan di data oleh petugas sensus pertanian yang 10 tahun sekali dilaksanakan”, ujar Sekda Iskandar Datau. (Ikal Rahim)
