Usung Sejumlah Tajuk Permasalahan, Pengurus Besar KPMIP Demo Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato
MBharGoNews.com, Pohuwato – Sejumlah Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato (PB KPMIP), Senin (29/08/2022) siang menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Pohuwato.
Sejumlah massa aksi ini berdemo menggusung sejumlah tajuk permasalahan, seperti mempertanyakan beasiswa daerah oleh 240 Mahasiswa yang tersebar di beberapa cabang KPMIP yang hingga saat ini belum juga dicairkan.
Disiang menjelang sore itu, Kantor Bupati Pohuwato adalah tempat pertama pengunjuk rasa menumpahkan desakannya. Tersebut Yopin Polutu, Bara Firmansyah serta sejumlah lainnya tampil sebagai orator. Mereka berteriak melalui pengeras suara dan menuntut pemda membuka juga secara detail program pemerintah daerah terkait kejelasan beasiswa satu dokter satu kecamatan.
Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah daerah untuk membuka informasi terkait kejelasan beasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbagtan) Malang, sudah setahun MoU berjalan namun hingga saat ini belum ada realisasinya.
Bukan cuma itu, pengunjuk rasa ini juga mempertanyakan terkait persentase ketersediaan perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaan Indomarco Prismatama yang hingga saat ini belum juga ada kejelasan dari pemerintah daerah.
Dan terakhir, pengunjuk rasa ini meminta pemerintah daerah agar menertibkan adanya hiburan malam yang salah satunya di Kecamatan Randangan untuk tidak lagi beroperasi dan hendaknya bisa segera mendapat penyelesaian yang tidak berlarut-larut.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau yang didampingi oleh beberapa pejabat mewakili Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga, menyatakan terkait pencairan beasiswa tersebut ternyata masih ada syarat adminitrasi yang perlu diselesaikan oleh penerima yakni nomor rekening bank masing-masing penerima.
“Karena tagihan saat ini tidak gelondongan. Jadi, dia masuk langsung ke rekening penerima dan itu masih ada yang kurang. Setelah dikroscek, karena kekurangan administrasi itu sehingga dia terkendala, kalau kemudian itu sesuai prosedur dan administrasinya sudah lengkap, hal yang tidak mungkin itu di tahan-tahan dan itu menjadi atensi khusus saya nanti”, ungkap Sekda.
Soal program satu dokter satu kecamatan, lanjut Sekda, itu merupakan program dari pemerintahan sebelumnya dengan harapan di 13 Kecamatan ini ada dokter dan itu semua sudah terpenuhi pada tahun kemarin.
“Oleh pemerintah sekarang, karena program visi-misinya Sehat Maju Sejahtera melanjutkan program ini dan kami pun membuka ruang untuk adik-adik sekalian yang lulus SBMPTN di mana saja, itu akan diperhatikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan itu sudah menjadi komitmen kami dengan lembaga DPRD,” jelas Sekda.
Kemudian soal kejelasan beasiswa Polbagtan, menurut Sekda Iskandar, pemerintah daerah sudah menandatanganinya pada tahun sebelumnya dan MoU ini berlangsung selama lima tahun. Tentunya didalam penganggaran, katanya, setelah melakukan penandatanganan tidak otomatis langsung diakomodir karena itu semua berhubungan dengan penganggaran.
Selanjutnya, mengenai persoalan perekrutan tenaga kerja Indomaret, mantan Kepala Badan Keuangan ini meminta PB KPMIP, agar sebisanya memonitor ritel raksasa tersebut. Karena, menurut Sekda Iskandar, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama, dimana untuk program UKM lokal itu wajib diakomodir dalam gerai, begitupun para pekerja.
Tujuannya, kata dia, untuk memastikan agar para tenaga kerja ini diprioritaskan dan diakomodir oleh pihak Indomaret, sebab kami (Pemda) mempersyaratkan tenaga kerja tersebut sebanyak 70 persen.
“Dan itu perlu dukungan adik-adik untuk bagaimana memastikan di gerai-gerai yang sudah ada saat ini, ada berapa orang tenaga kerja kita, perlu pengawasan bersama. Kase info pa torang kalau itu tidak sesuai”, tegas Sekda.
Terakhir soal hiburan malam. Diakui Sekda Iskandar Datau, bahwa pihaknya juga sudah berulangkali mengingatkan, terkait adanya aktivitas kehidupan malam atau hiburan malam yang ada di Kabupaten Pohuwato.
“Insha Allah Ini menjadi perhatian kami dan akan ada tindak lanjut dari Satpol PP bersama Kesbangpol untuk memastikan aktivitas itu. Kalau memang menganggu kamtibmas dan masyarakat yang ada di sekitar terganggu, ya tentu kita bisa lakukan evaluasi dan kita akan melakukan tindakan yang terukur dan sekaligus akan bisa menghentikan aktivitas itu,” pungkasnya.
“Sesungguhnya masih banyak harapan dari pemerintah daerah untuk Adik-adik sekalian dan ini perlu kita kawal bersama”, ujar Sekda Iskandar Datau menambahkan.
Meski terkesan belum puas, massa aksi demo pun meninggalkan Kantor Bupati Pohuwato kemudian melanjutkan perjalanannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. (Kris)
