Warga Pertanyakan Kepekaan Dinkes Pohuwato, Kegiatan di Luar Daerah Dianggap Tak Peka Kondisi Fiskal

MARISA, MBHARGONEWS.COM – Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Pohuwato yang melaksanakan kegiatan di luar daerah menuai sorotan publik.
Kegiatan yang dimaksud yakni Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Amaris, Kota Gorontalo, sejak 20 hingga 25 Oktober 2025.
Publik menilai, pelaksanaan kegiatan di luar daerah tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah dalam masa pengetatan dan efisiensi belanja.
“Seharusnya kegiatan seperti ini bisa dilakukan di Pohuwato. Banyak hotel dan fasilitas yang memadai tanpa harus keluar daerah. Ini kan soal komitmen terhadap efisiensi anggaran,” ujar salah satu sumber dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang enggan disebutkan namanya, Selasa (21/10/2025).
Sumber tersebut menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah daerah semestinya menjadi contoh dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan.
“Kalau OPD justru memilih menggelar kegiatan di luar kabupaten, itu menimbulkan pertanyaan soal kepatuhan terhadap arahan pimpinan daerah,” tambahnya.
Seperti diketahui, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya efisiensi dan pengendalian belanja daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan nasional untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan agar belanja daerah fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Namun, keputusan Dinas Kesehatan menggelar kegiatan di luar wilayah Pohuwato justru dianggap tidak selaras dengan semangat efisiensi tersebut.
“Bupati dan Wakil Bupati harus lebih tegas. Jangan sampai arahan efisiensi hanya jadi slogan, sementara praktik di lapangan malah berlawanan,” ujar seorang warga di Marisa menanggapi isu tersebut.
Meski demikian, kegiatan pelatihan tersebut diakui memiliki tujuan positif, yakni meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC (Antenatal Care) dan penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan ibu dan anak di Pohuwato.
Namun publik berharap, ke depan setiap kegiatan OPD lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan daerah, tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk pelaksanaan di luar wilayah.
“Tujuannya bagus, tapi tempat pelaksanaannya harusnya bisa diatur agar sejalan dengan kondisi fiskal daerah,” pungkas warga lainnya.




