Bupati Saipul Hadiri Pencanangan Zona WBK dan WBBM di Lingkungan BPN Pohuwato
M’BharGoNews.com, Pohuwato – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri acara pencanangan eksternal zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato, bertempat di Mangrove Eco Resort (MER), Rabu (15/09/2021).
Dalam kesempatan itu, Saipul A. Mbuinga mengucapkan selamat sekaligus mendukung atas diselenggarakannya pencanangan eksternal zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato.
“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Pohuwato mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan BPN Pohuwato. Ini merupakan hal yang penting serta menjadi semangat bersama untuk mewujudkan kelembagaan BPN Pohuwato semakin profesional, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen dan bekerja sehingga mampu memberi pelayanan yang berkualitas dan bebas dari korupsi,” kata Bupati Saipul.
Bupati Saipul juga menjelaskan, pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Malayani (WBBM) dalam rangka melayani masyarakat yang efektif dan efisien yang good government.
Karena itu, lanjut Bupati Saipul, pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan.
“Sehingga berdampak positif terhadap kredibilitas, akuntabilitas dan kinerja BPN Pohuwato itu sendiri,” pungkasnya.
Dengan telah dicanangkannya Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato, Kepala BPN Ir. Hj. Lindaryam Jahya, mengatakan mulai hari ini, pihaknya sah melaksanakan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM di lingkungan BPN Pohuwato, menurutnya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan yang professional, bersih, dan bebas dari pungutan.
“Saya dipercaya dan diamanahkan untuk melayani masyarakat, Insha Allah tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk membangun Pohuwato jauh lebih baik ke depan dalam pelayanan pertanahan”, ujarnya. (Kris)
