Dua Belas Tahun Konsisten WTP, Pohuwato Pertahankan Akuntabilitas Keuangan
MBharGoNews.com – Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali mengukir prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013, Pohuwato berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Hery Purwanto, dan diterima oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium BPK Gorontalo pada Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya mewakili kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, Bupati Saipul menyebut opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan, tapi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan dana publik.
“Penilaian dari BPK ini adalah bagian dari siklus keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ini juga sebagai bentuk evaluasi agar kami terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya,” kata Saipul.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pohuwato disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan mencerminkan tata kelola keuangan yang baik.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK dan tim pemeriksa yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Pohuwato serta mendukung terjalinnya kerja sama yang baik selama ini.
“Saya berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum Mahyudin Ahmad, Inspektur Daerah Muslimin Nento, Sekretaris DPRD Hamkawaty Mbuinga, dan Kepala BPKPD Tety Alamri.
Dengan torehan 12 kali WTP, Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
