Komisi III DPRD Gorontalo: 88 Jembatan GARUDA. TNI Siap Dibangun Tahun 2026, Terbanyak di Boliyohuto
M’bhargo, Gorontalo -Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memastikan realisasi pembangunan 88 unit jembatan oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Gorontalo pada tahun 2026. Kepastian itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, usai silaturahmi ke Komandan Korem 133/Nani Wartabone pada Sabtu, 6 Juni 2026 pukul 10.35 Wita bertempat di Makorem 133/Nani Wartabone, Kota Gorontalo.
“Kami disambut antusias langsung oleh Pak Danrem bersama seluruh Kasi, termasuk Kasi Intel. Ini bentuk sinergi yang baik antara TNI dengan DPRD dan Masyarakat,” kata Syarifudin Bano saat dikonfirmasi usai pertemuan.
Fokus utama pertemuan adalah menindaklanjuti program pembangunan jembatan TNI untuk masyarakat Gorontalo. Program ini merupakan kelanjutan dari peresmian jembatan di Desa Ula Pato B yang sebelumnya telah dihadiri Pangdam dan perwakilan DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa kuota jembatan untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 mencapai 88 unit. “Jembatan ini prioritas untuk membuka akses petani dan anak sekolah yang selama ini masih terisolir. Kasihan kalau harus nyebrang sungai tiap hari,” ujar Syarifudin Bano.
Dari total 88 jembatan, Kabupaten Gorontalo menjadi daerah yang paling banyak diusulkan. Syarifudin Bano menyebut wilayah Boliyohuto CS, khususnya Kecamatan Motilango, Boliyohuto, dan Asparaga menjadi prioritas utama pembangunan. “Kebutuhan di Boliyohuto CS memang paling tinggi. Banyak desa yang butuh penghubung antar dusun,” jelasnya.
Ia menambahkan, beberapa jembatan sudah selesai dibangun. Salah satu yang berhasil adalah Jembatan Ula Pato B. “Ula Pato B itu sukses karena peran masyarakat tinggi. Gotong royongnya luar biasa. Ini jadi contoh untuk desa lain,” ungkap Syarifudin Bano.
Meski sebagian sudah rampung, masih ada sekitar 70 hingga 80 unit jembatan lagi yang akan dikerjakan sepanjang tahun 2026.
Untuk menyukseskan program tersebut, ia meminta dukungan penuh dari semua pihak. “Kami butuh dukungan paling penting pemerintah kabupaten /kota terutama desa. Tanpa pemdes, Syarifudin Bano.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk proaktif mengusulkan titik lokasi pembangunan. “Kalau ada desa yang merasa terisolir dan butuh jembatan, segera usulkan. Kuncinya ada di desa tutup Syarifudin Bano.
