Pemkab Pohuwato Mulai Cairkan Gaji 13, TPP, Siltap dan Hibah TNI Polri

MBharGoNews.com – Pemerintah Kabupaten Pohuwato resmi memulai pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan April 2024. Proses ini dimulai pada Selasa (11/06/2024), dengan dana sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Tak hanya TPP, Pemkab Pohuwato juga mempercepat pencairan anggaran dana hibah, untuk dua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau menyatakan bahwa sisa hibah sebesar 60 persen, untuk kedua lembaga tersebut kini sudah diproses.

“Untuk TPP bulan April, sudah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Sedangkan sisa 60 persen hibah Pemilu untuk KPU dan Bawaslu juga telah diproses. Total hibah untuk KPU adalah Rp.20,2 miliar, dengan Rp.12,2 miliar di antaranya sedang dicairkan. Sementara Bawaslu menerima total hibah Rp.8,2 miliar, dengan Rp.4,9 miliar yang kini dalam proses pencairan”, kata Sekda Iskandar Datau, Selasa (11/06/2024).

Selain itu, kata mantan Kadis Huttamben ini, Pemkab Pohuwato juga mengutamakan pencairan dana hibah untuk pengamanan Pilkada bagi TNI dan Polri.

“Pencairan hibah pengamanan Pilkada untuk TNI dan Polri saat ini sedang diproses. Dana untuk TNI sekitar Rp.700 juta dan untuk Polri sekitar Rp.3 miliar”, ungkapnya.

Mantan Kepala BPKAD Pohuwato ini menambahkan, kondisi keuangan daerah tahun ini memang menghadapi tantangan, terutama karena kebutuhan mendesak untuk Pilkada.

“Arus kas kita sangat terbatas karena prioritas diberikan untuk pemenuhan hibah Pilkada. Ini juga menyebabkan beberapa belanja lainnya sedikit bergeser waktunya. Namun, tidak ada unsur kesengajaan untuk penundaan”, tambahnya.

Tidak hanya itu saja, perhatian terhadap PNS dan lembaga penyelenggara Pemilu, Pemkab Pohuwato juga menunjukkan komitmen terhadap perangkat desa. Siltap atau Penghasilan Tetap untuk perangkat desa di 101 Desa se-Kabupaten Pohuwato, bulan Mei telah dicairkan dengan total sebesar Rp.3,4 miliar.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo, kita patut bersyukur. Di Pohuwato, meskipun ada keterlambatan, perhatian pemerintah tetap ada setiap bulan”, tutur Sekda Iskandar Datau.

Meski diakuinya, Pilkada membuat kondisi keuangan daerah mengalami perubahan, terutama terkait belanja daerah dan kebutuhan lainnya. “Akan tetapi tahapan Pilkada harus tetap berjalan dan dipenuhi”, ujar Panglima ASN Pohuwato ini.