Perumahan Pejabat GORUT Dipertanyakan
M-BhargoNews, (GORUT), – Perumahan Dinas merupakan aset yang sengaja di bangun oleh pemerintah daerah untuk berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri.
Sudah kurang lebih 10 tahun perumahan dinas dan para pejabat Gorut dibiarkan kosong. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Tutun Suaib, SH. kepada BhargoNews.com, Jumat (06/03/2020).
“Zaman Pak Rusli agar seluruh pejabat menempati rumah dinas tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat Gorut, dengan tinggalnya para pejabat dan keluarga para pejabat di rumah dinas yang terletak di Gorontalo Utara, maka secara otomatis bisa menggerakkan ekonomi rakyat, karena sudah pasti kebutuhan hidup mereka akan mereka beli dan komsumsi di Gorut.” ungkapnya
Ia menyampaikan, bahwa harusnya pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wakil bupati dan sekda bertanggung jawab dan wajib hukumnya berlaku tegas terkait keadaan ini jangan hanya terkesan tidak peduli.
“Jangan sampai rakyat akan bilang Gorut tambah tidur lagi.” ucapnya.
Tutun menambahkan, teringat dan rindu sosok Bupati Rusli Habibei (RH) yang begitu tegas dan bertindak lugas dalam mensejahterakan rakyat Gorut. Walaupun sebenarnya RH bukan asli Gorut namun jiwa membangunnya sungguh luar biasa bahkan ketika masih menjabat Bupati sering kali memerintahkan satpol PP agar menjaga di perbatasan sehingga seluruh ASN maupun PTT tidak ada yang meninggalkan Gorut dan wajib hukumnya tinggal di Gorut dan kita lihat perekonomian pada saat itu luar biasa.
“Sudah saatnya Gorut berbenah diri memperbaiki sistem yang lemah dan rusak selama ini agar rakyat Gorontalo Utara juga bisa merasakan tujuan dari pemekaran sebuah daerah.” pungkas tutun.
Hal senada disampaikan oleh aktivis muda yang juga tokoh pemuda Tomilito, Reiman Giu, yang sangat menyangkan para pejabat Gorut yang hanya datang pada jam kerja kemudian pulang setelah jam kerja.
“Mereka terkesan hanya menggugurkan tanggung jawab kantor namun terkesan lari dari tanggung jawab moral bagaimana agar Gorontalo Utara bisa ramai perekonomian dan bisa sejajar dengan daerah lainnya di gorontalo utara.” ujarnya.
Reiman menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini seakan akan membiarkan hal ini terjadi dan atas kekosongan rumah rumah dinas pemerintah dan sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun terhadap para pejabat yang seharusnya tinggal dan menetap di Gorontalo Utara. Lihatlah Gorontalo Utara ketika jam 5 sore, rumah-rumah makan terlihat tak berpenghuni belum lagi perekonomian rakyat nampak lumpuh total dan terlihat seperti kota mati.
“Kami pemuda Gorontalo Utara berharap para pejabat jangan hanya mencari keuntungan di Gorut tapi mari bersama rakyat menggerakkan ekonomi kerakyatan agar rakyat bisa ikut merasakan sebuah perputaran ekonomi yang tumbuh dan sehat di Gorontalo Utara.” tandasnya.(AFS).
