Pohuwato Raih WTP ke Delapan, Bupati Saipul: Pertama di Masa Pemerintahan SMS
M’BharGo, Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima penghargaan Kemenkeu RI atas keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo.
Penghargaan itu diserahkan disaat penyerahan LHP atas LKPD Pohuwato oleh Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo, Dwi Sabardiana kepada Bupati Saipul A Mbuinga, di Auditorium BPK RI Perwakilan Gorontalo, Senin (31/05/2021).
Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang telah memberikan kepercayaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.
Sehingga itu, kata Bupati Saipul, atas kerjasama yang telah terbina dengan baik dan untuk masa mendatang, kami harapkan dapat lebih ditingkatkan.
“Ini merupakan WTP ke-8 kali untuk Kabupaten Pohuwato dan yang pertama di masa pemerintahan kami (Saipul-Suharsi). Insha Allah ini adalah awal yang baik dan terus kami upayakan peningkatan perbaikan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati Saipul.
Kepada seluruh OPD diingatkan agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja.
“Semoga ini juga menjadi energi baru bagi kami untuk memotivasi dan mendorong OPD untuk tidak berhenti dalam berinovasi dan berkinerja lebih baik lagi,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo, Dwi Sabardiana menerangkan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan selama dua bulan telah usai dan saat ini adalah pemberian penghargaan.
“Pemberian opini akan lebih baik apabila diiringi kesejahteraan masyarakat, Alhamdulillah Pohuwato ini opininya WTP,” jelasnya.
Hadir pada penyerahan tersebut Ketua DPRD Nasir Giasi, Penjabat Sekda Iswanta, Inspektur Daerah Moh Trizal Entengo, Kepala BKD Iskandar Datau, Sekwan Pohuwato Mahyudin Ahmad serta sejumlah ASN Itda dan Badan Keuangan Daerah.(Kris)
