Rakyat Dan Aktivis Ponelo Geruduk Blok Pland Gorut Pertanyakan Nasib Jalan Yang Tak Kunjung Jadi
M-Bhargonews, Gorut. Aliansi masyarakat peduli ponelo kepulauan (AMPPK) Gelar unjuk rasa di beberapa kantor dinas Kabupaten Gorontalo Utara menuntut kejelasan anggaran 7.1 M yang telah di bahas oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk realisasi pembangunan Jalan ponelo
Pantauan awak media, unjuk rasa tersebut di laksanakan dibeberapa titik , yakni Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Unit Layanan pengadaan (ULP), Dinas pekerjaan Umum (PU), kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
Suprianto Nuna selaku aktivis HMI sekaligus masyarakat ponelo kepulauan dalam orasinya di Bappeda menyampaikan bahwa dinas Bappeda sudah melakukan perencanaan namun telah diserahkan ke dinas PU namun 2019 kembali di berentikan.
“Bisa jadi yang mengagalkan adalah oknum ,di tahun 2020 anggaran telah di kucurkan sebanyak 7.1 untuk pembangunan namun telah di potong tinggal 3.5 M,”
Herman adam selaku kordinator lapangan, dalam orasinya bahwa dimasa pandemi covid ini bukan menjadi alasan untuk pembangunan daerah hal ini adalah kewajiban untuk menuntut, sehingga hal ini sangat miris Memalukan kepada Pemerintah Gorontalo Utara.
“Bappeda telah merencanakan hari ini sudah siap,dan kami minta kapan pelaksanaannya,”
kami berharap kepada dinas Bappeda agar minta pernyataan sikap untuk perencanaan percepatan pelaksaan pembangunan tersebut,
“kalau memang 2020 gagal lagi alasannya apa bukan hanya pembangunan jalan ponelo kepulauan namun ada beberapa pembangunan lagi yang terkendala”
“Katanya anggarannya di rubah ,sejak kapan Anggran yang telah di kucurkan sebanyak 7.1 M untuk pembangunan namun telah di potong tinggal 3.5 M” tegas herman
Mithon Modanggu, selaku masyarakat ponelo, menambahkan bahwa jantung pembangunan daerah letaknya pada dinas bappeda Sehingga kami menuntut kejelasan perencanan pembangunan jalan di ponelo kepulauan agar di percepat, ujar Miton dengan nada tinggi. (AFS)
